Respons Kepala BPOM Digugat Ke Pengadilan Dan Didesak Mundur Dari Jabatannya 

Siaran Pers, Ayo Lina

JAKARTA – Kasus dugaan obat sirup yang menewaskan ratusan anak akibat gagal ginjal akut terus terungkap.

Setelah membawa lima perusahaan farmasi dan satu distributor bahan kimia ke dunia bawah, BPOM kini harus menghadapi berbagai tuntutan hukum.

Dari keluarga penderita gangguan ginjal berat yang anaknya baru saja meninggal.

Pemerintah BPOM dan Kementerian Kesehatan menilai tidak siap bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana.

Namun, sebelum gugatan orang tua pasien,
gugatan BPOM RI sudah diajukan ke PTUN oleh Masyarakat Konsumen Indonesia, yang secara resmi mengajukan gugatan BPOM RI ke PTUN Jakarta sebagai Berita Acara Perkara No. 400/G/. TF/2022/PTUN.JKT 11 November 2022.

Gugatan itu salah satunya dilayangkan karena dianggap wajar BPOM membohongi masyarakat untuk menggugat kesalahan.

Presiden Asosiasi Konsumen Indonesia Dr. David Tobing mengatakan karena dia tidak menguji sirup obat secara menyeluruh terlebih dahulu. Pada 19 Oktober 2022, BPOM RI menyatakan lima obat mengandung kontaminan EG/DEG, namun pada 21 Oktober 2022, BPOM RI meninjau dua obat dan menyatakan tidak terkontaminasi.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2022, BPOM RI mengumumkan 133 obat dinyatakan tidak terkontaminasi, dan pada 27 Oktober 2022, BPOM RI menyatakan 65 obat bebas kontaminasi EG/DEG telah ditambahkan.

Namun, pada 6 November 2022, 14 dari 198 sirup farmasi yang sebelumnya bebas EG dan DEG dinyatakan terkontaminasi EG/DEG.

Pada 6 November 2022, usai menggoda konsumen dan masyarakat Indonesia, BPOM malah mencabut pernyataannya tertanggal 28 Oktober 198. Sirup obat yang dinyatakan tidak terkontaminasi sudah tidak berlaku lagi karena dari 198 sirup obat ada 14 buah. Terkontaminasi dengan EG/DEG, ini jelas merupakan tindakan yang berisiko karena BPOM RI tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memantau peredaran sirup obat dengan baik,” ujar Dr. David.

Menanggapi hal tersebut, Presiden BPOM RI Penny K Lukito menilai gugatan tersebut merupakan kesalahan.

Menurutnya, gugatan tersebut bermula dari ketidakpahaman penggugat terhadap sistem pengelolaan obat.

Ia juga mengklaim pihaknya telah melakukan tugas pengawasan sesuai standarnya.

Benny mengatakan kepada wartawan di Kejaksaan pada Rabu, 16 November 2022, “Pada dasarnya ada kesalahpahaman terkait sistem pengawasan, sehingga KP melakukan tugasnya sesuai standar yang berlaku.” .

Sejauh ini, Penny mengatakan pihaknya akan membantu Kejaksaan Agung menangani kasus tersebut.

“Ya pasti (OTP) akan membantu BPOM,” tambah Benny.

Dia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari posisi itu.

Kepala BPOM dan jajarannya harus bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan kematian ratusan anak.

Kepala BPOM diminta mundur karena BPOM gagal mengawasi peredaran obat.

Saat ditanya soal ini oleh wartawan, Penny sangat enggan menjawab.

Dia meninggalkan wartawan dan menjawab dengan tenang.

Al-Khamis (17 November 2022) berkata, “Saya tidak akan menjawab pertanyaan aneh ini.”

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *