Pentingnya Pengawasan Terintegrasi Untuk Tingkatkan Kesehatan Industri Jasa Keuangan

Siaran pers, Renas Abdullah

JAKARTA – Pakar ekonomi makro dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Tiko Rifki menegaskan pengawasan terintegrasi untuk mendeteksi risiko di industri keuangan semakin diperlukan untuk stabilitas sistem keuangan.

Upaya pengawasan terpadu tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesehatan industri jasa keuangan dan mendukung peran perlindungan konsumen dan perlindungan masyarakat, ujarnya.

“Pertumbuhan dicapai tidak hanya pada produk keuangan tradisional, tetapi juga pada industri keuangan digital dan produk lainnya. Pengawasan terintegrasi dapat mendeteksi risiko di sistem keuangan secara akurat,” kata Rifki di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Di sisi lain, pengawasan terpadu diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan terhadap risiko yang timbul dari aktivitas korporasi besar oleh lembaga keuangan yang menyediakan lebih dari satu produk, seperti perbankan, asuransi, dan teknologi keuangan. pasar modal.

Seperti diketahui, untuk pengawasan secara konsolidasi, OJK telah menetapkan POJK No.1 bagi konglomerasi keuangan. 45/POJK.03/2020 membuat ketentuan terkait tata kelola konglomerasi keuangan.

Selain POJK gabungan, sebelumnya OJK telah menerbitkan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi melalui POJK 17 tahun 2014 dan penerapan perizinan elektronik di sektor jasa keuangan melalui POJK 26 tahun 2019.

POJK menggunakan teknologi informasi untuk membangun sistem pelayanan perizinan yang komprehensif.

Rifki juga mengatakan, DPR saat ini sedang membahas Undang-Undang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau Undang-Undang Komprehensif Sektor Keuangan.

Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah menjaga pengawasan terintegrasi, salah satu fungsi OJK yakni memperkuat kapasitas kelembagaan OJK.

Ia menjelaskan, “Persoalan yang perlu diperhatikan adalah kapasitas kelembagaan. Dari sisi pejabat sektor keuangan, peningkatan fungsional OJK patut diperhatikan. OJK masih memiliki banyak area yang perlu terus ditingkatkan.”

Di satu sisi, data OJK menunjukkan bahwa dalam perkembangan stabilitas sistem keuangan, kinerja bisnis dan perantaraan lembaga jasa keuangan semakin baik dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kredit bank meningkat 11% dari tahun ke tahun pada September 2022. Pertumbuhan ini ditopang oleh modal kerja dan kredit korporasi yang meningkat masing-masing sebesar 12,26% dan 12,97% dari tahun ke tahun.

Profil risiko perbankan untuk September 2022 masih ada. Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah (NPL) bruto turun menjadi 2,78% dan rasio kredit bermasalah bersih mencapai 0,77%.

Pinjaman restrukturisasi Covid-19 mencatatkan penurunan sebesar Rp23,81 triliun dan Rp519,64 triliun selama September 2022, dan jumlah nasabah menurun dari 2,75 juta menjadi 2,63 juta pada Agustus 2022.

Per 25 Oktober 2022, pendanaan di pasar modal masih tinggi yakni Rp190,9 triliun dengan penambahan 48 emiten baru.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *