Pengusaha Keluhkan Ribetnya Pengajuan Impor Dan Ekspor Daging

Dilaporkan oleh Willy Widianto

JAKARTA – Importir daging mengeluhkan penerapan digital Sistem Neraca Barang Nasional (Sinas NK) terkait prosedur perizinan ekspor dan impor daging.

Aplikasi digital ini semakin mempersulit pengusaha karena penulisan Sinas NK lebih detail dari sebelumnya.

Sinas NK dikenal mengembangkan teknologi informasi yang diharapkan mencakup data terkait industri dalam negeri serta memantau perkembangan dan perkembangan industri lokal.

Aplikasi Sinas NK adalah bagian dari pengembangan Balance of Goods (NK), yang juga diterapkan oleh pemerintah karena tuntutan perdagangan global untuk transparansi dan ketertelusuran barang.

“Semua teman saya mengacau saat kami berada di Sinas NK.

Sebelum penerapan SINAS NK, izin impor dan ekspor penunjang kegiatan niaga (PBUMKU) diatur oleh masing-masing kementerian/perusahaan (K/L). Menurut Sahandari, dengan aturan sebelumnya, pengusaha lebih leluasa dalam menentukan kategori daging.

Di SINAS NK, kode HS atau kode penghasilan lebih detail. Jika sebelumnya hanya ada tiga kategori daging sapi impor – potongan premium, potongan sekunder dan daging premium – sekarang harus ditambah dengan kategori lain – daging beku dan segar. Kemudian tulang dan tulang.

“Apa yang teman-teman coba sejak 2017 dan sebelum SINAS NK lebih fleksibel. Misalnya, pemikiran kami selanjutnya adalah impor potong premium saja, terlepas dari apakah diperkuat atau tidak, karena kami biasanya mengimpor kayu bulat. Itu karena itu,” kata Sahandari.

Ia menyebut ada tantangan lain terkait perencanaan tahun depan, Januari hingga Desember 2023. Pada saat yang sama, pencapaian pendapatan tidak selalu sesuai dengan rencana. Importir juga memperhitungkan fluktuasi harga daging yang mungkin lebih murah pada bulan tertentu.

“Kami pedagang. Kami pikir daging bisa lebih murah di bulan-bulan tertentu atau kami tidak bisa membeli daging di bulan-bulan tertentu,” katanya.

Kemudian kami juga menyediakan perencanaan penawaran dan permintaan. Di SINAS NK, pasokan dibagi dan didistribusikan menurut kelompok daging masing-masing. Dan ini, menurut Sahandari, menjadi kendala bagi pengusaha.

“Ini menjadi kendala bagi teman-teman kami juga. Kalau pemerintah melihat lebih detail lebih baik, akan lebih sulit bagi kami. Kami hanya berencana membeli 1 ton, atau kami memesan 100 ton dan kami dapat memesan 200 ton. Yang dia katakan realisasi penerimaan saat ini Dia mengatakan realisasi tidak terjadi karena sampai 15%-20%.

Terpisah, Tatang Yuliono, Asdep Bidang Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko), mengatakan kinerja neraca barang (Korea Utara) sangat perlu dievaluasi. Masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya.

“Saldo produk tidak memiliki standar yang sama. Misalnya, unit komoditas tidak dapat distandarisasi di seluruh K/L (kementerian/lembaga). Selain itu, tidak ada transparansi dalam keputusan atau self level agreement (SLA) dan tidak ada ketertelusuran.” dia berkata.

Tatang menjelaskan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) menggunakan perbaikan tata kelola ekspor impor melalui neraca komoditas. Pada saat yang sama, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan impor dan ekspor dimungkinkan melalui Sistem Neraca Komoditi Nasional NK (SINAS NK).

Mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Partai Buruh, ada tiga pilar yang menjadi fokus pemberantasan korupsi. Poin pertama menargetkan manajemen lisensi dan perdagangan. Menurut Tatang, menilai neraca barang dari sudut pandang keputusan kebijakan, dukungan selanjutnya terhadap keputusan kebijakan nasional seperti alokasi impor bergantung pada standardisasi dan data standardisasi yang disepakati oleh kementerian/lembaga terkait.

“Untuk membuat data yang terkonsolidasi ini, kami menyusun struktur komoditas dengan persetujuan seluruh kementerian/lembaga terkait, sehingga tidak ada satu komoditas pun yang tercecer ketika nanti diimpor,” jelas Tatang.

Data komoditas kemudian dapat dilacak dari hulu (yaitu hasil rapat koordinasi terbatas menteri) ke hilir (yaitu izin impor atau ekspor (PI/PE) dan pemberitahuan impor atau ekspor komoditas (PIB/PEB)). Ada juga kebijakan produk hulu ke hilir yang sinkron.

“Misalnya kita butuh beras. Nomenklatur beras akan disepakati nanti. Tapi tidak bisa diputuskan oleh satu kementerian dan harus dikoordinasikan dengan kementerian lain dari hulu ke hilir,” terangnya.

Dalam layanan operasional, Goods Balance memastikan kejelasan peran masing-masing departemen/instansi terkait, kejelasan penggunaan output verifikasi K/L, kejelasan data yang tersedia, dan integritas data.

Bagi pengguna jasa atau pelaku usaha, kata Tatang akan mempermudah dokumentasi yang dibutuhkan untuk neraca barang. Ini dapat mengurangi redundansi dan redundansi dokumen yang diperlukan.

Tatang mengatakan, “Selain memberikan kepastian pelayanan, perimbangan barang akan menerapkan fungsi penyampaian rencana pemesanan dan fungsi penyampaian PI/PE untuk memberikan efisiensi pelayanan di masa mendatang.”

Gunawan, Penasihat Senior Komisi Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia Indonesia, berpendapat senada. Dia menilai, pemerintah perlu diingatkan untuk mengoreksi kemungkinan adanya dual power dalam kebijakan neraca barang (NK).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Barang menjadi standar penentuan kebijakan ekspor dan impor. Di satu sisi, pengaturan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (NFA).

“Kalau dilihat dari ekuilibrium komoditas, bisa jadi ada potensi dual force,” kata Gunawan.

Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Barang mensyaratkan Menteri yang membidangi urusan umum di bidang perdagangan menerbitkan Perjanjian Ekspor (PE) dan Perjanjian Impor (PI). ).

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) juga mengatur bahwa dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, penetapan neraca barang dilakukan berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri BUMN.

Menurut Gunawan, dalam konteks pangan, Perpres harus mempertimbangkan Perpres NFA untuk perimbangan barang terkait impor dan ekspor. Dalam Pasal 49 Perpres 66/2021, terdapat pelimpahan kewenangan dari Menteri Perdagangan (Mendag) terkait perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan impor dan ekspor pangan.

“NFA juga mendapat mandat dari Menteri Pertanian untuk menetapkan kebijakan dan menetapkan stok pangan pemerintah yang akan dikelola oleh BUMN di bidang pangan. Menteri BUMN menjadi BUMN Pangan. Ini setara dengan Keputusan Presiden .

Gunawan melihat kemungkinan dualitas kekuasaan tersebut dan menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan batas-batas kekuasaan yang dapat mereka jalankan dalam neraca barang.

“Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat didefinisikan secara jelas oleh pejabat di masa mendatang,” kata Gunawan. Favorit Ikuti

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *