Mayoritas Pengurus Provinsi Pelti Gelar Pertemuan Tujuannya Untuk Protes Pengurus Pusat Pelti

JAKARTA – Mayoritas pengurus daerah Federasi Tenis Seluruh Indonesia (Pengprov Pelti) menggelar rapat di Jakarta pada Kamis malam (17 November 2022) untuk memprotes Pemerintah Pusat (PP) Pelti.

Pasalnya, banyak regulasi yang dilanggar menjelang pelaksanaan tinjauan publik PP Pelty (Munas) pada 18-21 November.

Lebih dari 20 pejabat daerah memprotes PP Pelti dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa keduanya menjadi fokus pembicaraan.

Yang pertama adalah ketika PP Pelti secara sewenang-wenang mencabut surat perpanjangan SK Pelti Aceh Pelti empat hari sebelum konvensi partai.

“Kedua, masalah regulasi (PO) yang berjalan tanpa melibatkan Pemda Pelti manapun. Ketiga, komposisi tim untuk menyeleksi dan menyaring calon pimpinan tertinggi Pelti tidak independen, dan proses seleksi calon Bilti, Ahmed Bawadi, dan Ketua MPR tidak transparan dan terbuka.

Menurut pejabat setempat, ada ketidaksesuaian jika mengacu pada AD/ART Pelti Bab V Pasal 31 butir 2. Pasal itu menjelaskan, seharusnya pengurus pusat Pelti menyiapkan Munas sebulan sebelum dibuka. Lengkapi dan serahkan surat-surat Kongres kepada semua pejabat lokal.

“Sementara draf aturan Konvensi Nasional baru ditandatangani pada 11/11/2022 dan diserahkan ke Pemkab Balti melalui WA/email pada 13/11/2022. . .

Selain persoalan di atas, Pengprov Pelti juga mengisyaratkan adanya korupsi akibat pergantian kewenangan Kongres Nasional Pelti. Ia mengatakan, surat kuasa itu seharusnya ditandatangani terlebih dahulu oleh Presiden dan Sekjen Pengprov Pelti, baru kemudian diubah menjadi Presiden Pengprov Pelti.

“Oleh karena itu, pada saat kasasi diajukan, tidak ada tindak lanjut atau tanggapan atas kasasi yang diajukan beberapa Pemprov Pelti terhadap Surat Keputusan PP Pelti Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan (PO) Kepala Pemeriksaan dan Peninjauan PP Pelti. . Periode 2022-2027 2 September.

Karena itu Ahmed Bawady meminta PP Pelti tidak berbuat apa-apa selain melanggar aturan di depan DPR demi keuntungan sesaat dan mempertahankan kekuasaan. Pasalnya, tindakan sewenang-wenang PP Pelty dan pelanggaran aturan tersebut menjadi contoh buruk bagi PP Pelty ke depan.

Menurut Bawadi, kejadian tersebut sangat memilukan. Karena itu, mayoritas Pengprov berkumpul dan siap memprotesnya.

“Kalau paham, ada calon yang memang ingin menang dan ingin berprestasi, tapi ini tidak bisa lepas dari aturan. Protes ini saya teruskan ke PP Pelti. Tolong jangan memberikan ajaran atau contoh yang tidak sepenuhnya benar di kalangan Pengprov . Biarkan PP Pelti yang melakukannya. ” Jangan dibiarkan, daerah akan mengikuti.

Suara Protes Keras Pimprov Balti

Sementara itu, Sekjen Pemprov Aceh-Bilti Heri Laxana mengaku sangat kecewa dan memperlakukan BB-Bilti dengan kasar. Pasalnya, pada 14 November, beberapa hari sebelum digelar Forum Agung di PP Pelti, sempat dikeluarkan pesan untuk mencabut SK perpanjangan pemerintahan Pelti Aceh.

Sebelumnya, PP Pelti telah menyepakati bahwa mereka yang mengambil alih kepengurusan Pelti Aceh pada Desember nanti akan menjadi kepengurusan saat ini setelah meninggalnya presiden.

“Dijalankan oleh Departemen Ilgan dari awal, dan berjalan lancar tanpa masalah sampai sekarang hingga Mukarnas, tetapi empat hari sebelum konvensi nasional diadakan, konvensi dibatalkan dan wakil presiden diangkat. Ini katanya tegas.

Aswari Hepni, Sekjen Pemprov Pelti Jambi, menyoroti kekhawatiran anggota Pelti terkait aspek teknis AD/ART Pelti, khususnya MPR, selain soal penunjukan kustodian yang sewenang-wenang. PP Balti.

“Untuk masalah dukungan, AD/ART menyebutkan minimal 10 Pengprov, padahal sebenarnya ada 15 Pengprov di PO,” ujar Aswari.

Selain itu, dinilai tidak independen saat menyiapkan pesanan pembelian, memilih tim seleksi, dan memilih kandidat kunci. Karena Pengprov tidak tahu sampai PO lahir.

“Kalau sudah selesai, kalau disosialisasikan, tidak besar dan dikonfirmasi ke kami di Pengprov. Ini tidak sesuai dengan AD/ART Pelti,” ujar salah seorang bergelar PhD.

Sementara itu, Dipo Wibowo, Sekjen Pelti Papua, berharap Musyawarah Nasional Pelti 2022 berjalan lancar sehingga calon-calon pimpinan terbaik Pelti dapat dengan mudah didapatkan.

Dia berkata, “Tidak boleh ada trik politik yang dapat menghalangi seorang kandidat untuk mengambil kursi kepresidenan baru.”

Kita berharap kompetisi nasional dilaksanakan sesuai AD/ART, dan PP Pelty dan panitia seleksi tidak saling bersaing. Saya juga kecewa dengan pemerintah Aceh yang tiba-tiba tertarik dengan pelacur di DPR.

“Kalau model ini nanti bisa ambruk, apalagi Aceh diperlakukan seperti ini. Merauke harus ke segala arah. Ini negara tunggal di NKRI meski lewat olah raga. Organisasi pelti ini tidak menyalahi peraturan saat ini, jangan,” jelas Debo.

Sekretaris Jenderal Balti Maluku Adolov membuat pernyataan yang lebih besar. Ia mengatakan, perubahan harus terjadi di PP Pelti agar tenis Indonesia bisa menarik pemain potensial dari seluruh Indonesia.

Ia mengatakan, “Saya ingin perubahan agar tenis Indonesia dimulai tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di mana-mana di Miraak. Apakah pemain Pengrove sudah berkumpul di Jakarta selama ini? Jadi saya ingin perubahan agar Bilty bisa menjadi wakil nasional.”

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *