Mantan Komite Pengarah BPDPKS Ungkap HET Jadi Biang Keladi Kelangkaan Minyak Goreng

Liputan pers, terinspirasi oleh Ryan Pratama

JAKARTA – Sotidjo Halim, mantan Badan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (28/11/2022).

Sotigo Halim mengatakan, kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng menjadi salah satu penyebab kelangkaan di pasar.

Awalnya, dia mengakui ada selisih harga antara EV dan HET untuk minyak goreng.

Menurutnya, terdapat perbedaan yang sangat besar antara harga produksi minyak goreng dan HET di pasaran.

“Ya, mungkin karena ada perbedaan harga yang besar antara harga keekonomian dan harga pasar,” ujar Sotige di pengadilan.

Sotizo sependapat bahwa HET adalah salah satu penyebab kelangkaan minyak, dan bukan karena ekspor yang berlebihan.

Sotigo dengan tegas menjawab “ya” soal HET karena minyak gorengnya kurang.

Ia mengatakan, “Banyak daerah yang minyak gorengnya kurang atau kurang.

Selain itu, Sotigo mengatakan bahwa harga minyak mentah minyak sawit yang tinggi di seluruh dunia dan masalah dengan operasi distribusi dan logistik adalah salah satu alasan kelangkaan minyak goreng.

Dia mengatakan situasi internasional, terutama perang antara Ukraina dan Rusia, menjadi penyebab kenaikan harga CPO yang berimbas pada kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

Pengacara pembela, Tn. Diungkapkan juga oleh Parulian Tomagor dan Junifer Gersang.

Dia mengatakan kesaksian saksi mata menegaskan bahwa kekurangan imigran disebabkan oleh situasi global dan kesenjangan antara harga produksi dan HET.

“Ternyata nanti, masalah lain adalah menentukan harga eceran maksimum,” ujarnya. “Biaya produksi dan harga pokok penjualan sama sekali berbeda.”

Dia juga menyoroti masalah distribusi minyak goreng di pasar.

Alasannya, kata dia, minyak goreng yang dibuang di pasaran langsung hilang.

Dikatakannya, “Ketiga masalah ini muncul dari distribusi. Distribusi suatu produk yang dipasarkan langsung hilang karena harga keekonomiannya berbeda. Hal ini menyebabkan kelangkaan produk,” ujarnya.

Sedangkan Bartra M. Terdakwa Sdr. Kuasa hukum Parulian Tumanggor, Zain, mengatakan dakwaan Kejaksaan (Kejagung) terbukti palsu dan judulnya menyesatkan.

“Terdakwa bukanlah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekurangan dan hilangnya minyak goreng di pasaran,” kata Batra.

Berdasarkan keterangan saksi mata, Batra menjelaskan para pelaku usaha bergotong royong menyalurkan ke distributor untuk memenuhi permintaan minyak goreng.

Karena itu, pemerintah berjanji akan membayar selisihnya kepada Grup Wilma dan perusahaan nirlaba lainnya.

Ironisnya, sampai saat ini produsen belum menerima pembayaran spread HET dari BPDKS, kata Batra.

Sementara itu, kejaksaan telah mendakwa lima terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp18.359.698.998.925 (Rp Pasal 18,3) dengan memberikan fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit.

Kelima terdakwa tersebut adalah Indra Sari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, dan Komisaris PT Wilmar Napati Indonesia Master Parulian Tumanggur.

Lalu Senior Director of Corporate Affairs PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang Head of Public Affairs (GM), Independent Research & Consulting Indonesia (IRAI) Advisor/Policy Analyst, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei .

Jaksa membacakan dakwaan di Tipikur, Jakarta, dan mengatakan, “Kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian nasional berjumlah 6.047.645.700.000 rupee kerugian keuangan negara dan 12.312.053.298.925 rupee kerugian ekonomi nasional.” Pengadilan, Rabu (31 Agustus 2022).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *