Kemendagri Perkuat Sinergi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Siaran Pers, Willie Widianto

Jakarta – Biro Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Biro Otonomi Daerah mendorong sinergi terkait pembentukan produk hukum daerah.

Makmur Marpon, Kepala Bidang Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengikutsertakan peningkatan kapasitas untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah tentang kebutuhan mendesak untuk membentuk peraturan daerah melalui beberapa bentuk institusi mengatakan akan. Indeks kepatuhan pembuatan peraturan daerah yang terdiri dari beberapa indikator evaluasi.

Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi pejabat daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membuat peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip dan aturan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik.

“Diskusi dan isu yang menjadi fokus pertemuan adalah koordinasi para ahli yang berpengalaman dan pemangku kepentingan terkait, khususnya untuk membangun kesadaran bersama tentang alat penilaian untuk pengembangan dan pengawasan administrasi pemerintah daerah dalam pembentukan undang-undang daerah. Dalam diskusi dengan Babinas yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 14 November 2022, Makmur merupakan produk terkelola berupa indeks kepatuhan daerah untuk pembuatan aturan.

Menurut Makmur, indeks dibangun dengan mempertimbangkan cara penyusunan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu cara hukum normatif.

Metode hukum baku adalah metode melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan sekunder berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, dan hasil penelitian (khususnya). pengulas.

Metode hukum normatif dijabarkan dalam kerangka penilaian indikator kepatuhan pembentukan peraturan daerah, yang terdiri dari pembentukan 5 aspek, 12 variabel dan 39 indikator, dalam tata batas, berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Makmur mengatakan, membuka ruang koordinasi bagi pejabat di pusat dan daerah untuk mengawasi kepatuhan penting bagi instansi pemerintah daerah sebagai pengawas dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintah daerah. avatar. Evaluasi indeks untuk menetapkan peraturan daerah.

“Dengan terbukanya ruang negosiasi sebagaimana dimaksud, kami mengantisipasi peningkatan sinergi dalam implementasi pembentukan produk hukum lokal yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah dan melindungi kehidupan masyarakat,” kata Makmur. .

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *