Kejagung Temukan Adanya Setoran Dari Asosiasi Pengusaha Ke Kemenperin Di Kasus Korupsi Impor Garam

Liputan pers, 10 kebajikan.

JAKARTA – Tim investigasi baru Badan Reserse Kriminal Khusus (Zampisus) menemukan setoran moneter di Kementerian Perindustrian (Kemenferin) untuk pemberian fasilitas impor garam industri dari 2016 hingga 2022.

Sejauh ini, tim investigasi mengetahui bahwa Asosiasi Industri Pengolahan Garam Indonesia (AIPGI) mengumpulkan ratusan juta dolar untuk diserahkan kepada pejabat Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Buktinya kita temukan. Ada bukti penerimaan uang,” kata Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Jampidsus) Dirdik yang baru, Selasa (15/11/2022).

Dana disetorkan untuk kebutuhan kuota impor garam industri masing-masing perusahaan.

“Anda dapat melihat bahwa lapisan bawah sudah memiliki pengondisian,” kata Contade.

Contade mengatakan, penyetoran dana itu merupakan inisiatif Ketua AIPGI F Tony Tandduk. Ia diketahui mengumpulkan uang dalam bisnis garam.

Tony juga dikenal menjabat sebagai Direktur Kementerian Perindustrian.
“Presiden asosiasi ini tahu bagaimana karena dia sebelumnya adalah general manager,” kata Al-Qandi.

Jaksa telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka adalah Direktur Jenderal Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian, Mohamed El Khayyam. Fred Jounou Direktur Industri Farmasi dan Kimia dan Tekstil, Kementerian Perindustrian. Direktur Subdirektorat Industri Kimia Farmasi, Yossi Arviaanto; Presiden Asosiasi Industri Pengolahan Garam Indonesia PTTTanduk; Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi, Sanny Wikodhiono alias Sanny Tan.

Para tersangka diduga memanipulasi data permintaan dan pendistribusian garam industri agar terlihat bahwa 3,7 juta ton garam perlu diimpor.

Padahal, para tersangka mengetahui bahwa data yang mereka kumpulkan akan menjadi dasar penetapan kuota impor garam.

Contade mengatakan Rabu (11 Februari 2022) “Akibatnya, impor garam industri menjadi berlebihan, membanjiri pasar garam untuk konsumsi dalam negeri.”

Semua tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 dan Pasal 55 Ayat 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dari hukum pidana.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *