Forkopi Audiensi Dengan Fraksi PPP DPR, Sampaikan Aspirasi Tolak Pengawasan Koperasi Oleh OJK

JAKARTA – Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) telah menyatakan penolakannya untuk melakukan pengawasan kerjasama melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam beberapa pasal Pasal-pasal Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Kamis, 17 November 2022 (17 November 2022) Sekjen PPP DPR RI, Baleg Wakil Presiden DPR RI, Fraksi PPP DPR RI dan Panitia Penyusun PPSK Ahmed Baidoi, Wartiah Anggota Panitia Penyusun PPSK, berpidato di hadapan Fraksi PPP DPR RI melalui audiensi di Forkopi saya sampaikan keinginan saya Gedung Nusantara 1 Lantai 15 DPR RI Senayan, Jakarta.

Perwakilan Forkopi dan 15 Perwakilan Koperasi Indonesia Andy A Djunaid, Ketua Forkopi Kepresidenan, mulai menyampaikan aspirasi dan pendapatnya atas beberapa ketentuan UU PPSK yang dapat menafikan jati diri sebuah koperasi.

Andy A. Junaid menyampaikan keprihatinan koperasi terhadap UU PPSK.

Andy yang juga Ketua Kospin Jasa Pekalongan menyatakan keprihatinannya atas implementasi undang-undang PPSK, khususnya Pasal 191, 192, dan 298.

Pengawasan koperasi oleh Badan Jasa Keuangan (OJK) berpotensi merusak identitas koperasi.

Andy berkata, “Ada 2.300 koperasi yang telah bergabung dengan Pokapy sejauh ini, dengan lebih dari 30 juta anggota. Kami bergerak dalam skala besar karena kami khawatir koperasi akan kehilangan identitasnya.”

Andy mengatakan, koperasi lahir dari gerakan etis berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong.

Andy khawatir OJK yang selama ini menerapkan manajemen risiko di perbankan dan lembaga keuangan berbasis modal akan menghapus pertimbangan bunga bagi anggota koperasi.

Andy mengatakan mengarahkan OJK bukanlah solusi. Bahkan saat ini, banyak organisasi yang diawasi oleh OJK, yang juga menyebabkan masalah besar bagi pelanggan. Koperasi diperkuat melalui pengawasan Kementerian Koperasi.

“Kalau saat ini ada 9 koperasi yang bermasalah, yang benar-benar perlu diperkuat adalah dinas koperasi yang tidak punya kewenangan untuk mengawasi koperasi. Ini koperasi,” katanya lagi.

Sebaliknya, Kamaruddin Bhatova, yang mewakili Koperasi Syariah, mengutip Bong Hatta pada tahun 1943, yang menyatakan bahwa meskipun beberapa orang telah mendirikan perusahaan persekutuan atas nama koperasi, pada hakekatnya organisasi itu bukanlah koperasi.

Keadaan ini dapat merugikan masa depan dan juga menghambat kesuburan hidup koperasi. Dulu, nama koperasi banyak dikritik karena hal tersebut.

Kamaruddin Batobara menambahkan alasan mengutip surat Bung Hatta itu. Menurutnya, lahirnya Pasal 191, 192, dan 298 UU PPSK tidak terlepas dari ulah sembilan koperasi bermasalah.

“Menurutnya, ada 127.000 koperasi dan 69.000 koperasi simpan pinjam, dan dari ribuan koperasi yang bagus, hanya segelintir yang bermasalah,” kata Qamaruddin Batobara.

Kamaruddin Batobara mengusulkan agar koperasi, terutama yang hanya melayani anggota atau yang sering disebut dengan model closed loop, tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kemudian, Stefanos, Ketua Gabungan Kredit Koperasi, menegaskan kepada Fraksi PPP bahwa koperasi adalah sekumpulan orang kemudian kumpulan dana. Pengalihan pengawasan koperasi ke OJK tentu mengubah manajemen risiko mengingat nilai koperasi yang berubah dengan mengutamakan uang di atas segalanya.

Ia mengatakan, prinsip koperasi akan hilang jika money only risk management diterapkan.

“Sekarang kami bail out, tapi jeda kami berbeda dengan bank. Jeda kami adalah untuk menghentikan bunga dan memberikan waktu kepada anggota kami yang memiliki masalah dengan pinjaman mereka. Apakah ini mungkin di bank?” kata Stefanos.

Gerakan kerjasama kredit yang saat ini beranggotakan 3,5 juta orang ini hampir dipastikan akan menolak PPSK atau UU Sektor Keuangan Pedagang. Dia menekankan bahwa tata kelola kolaboratif yang baik membutuhkan pengawasan.

“Kepengurusan adalah syarat mutlak tata kelola koperasi yang baik, tetapi penatalayanan koperasi adalah pengaturan diri sendiri. Dalam hal ini, stewardship bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi tentang saling mendukung dan percaya,” kata Stefanos.

Berbeda dengan lembaga keuangan

Di PBMTI, Buddy Santoso menyampaikan aspirasinya dengan menjelaskan perbedaan bank dan koperasi.

Menurutnya, koperasi melayani anggotanya karena mereka adalah pemiliknya. Tentu saja, orang yang memiliki modal dengan nasabah sebagai pihak ketiga tidak seperti bank yang diasuransikan secara menyeluruh dan harus menghitung untung rugi hanya untuk bisnis.

“Dalam koperasi, aspek sosial menjadi pertimbangan bersama dengan pertimbangan bisnis,” kata Bodhi.

Fraksi PPP RDK melalui Ahmed Bidoi menyambut baik realisasi aspirasi tersebut dan akan ikut memperjuangkan aspirasi koperasi Indonesia.

Ahmed Bidoi mengatakan, “Kami yakin Fraksi PPP akan terus bersama Sahabat Koperasi dan akan terus mengumpulkan data dan klaim untuk memperkuat perjuangan Sahabat Koperasi, apalagi saya anggota koperasi.” kata. .

Ahmed Bidoi menambahkan, RUU PPP disusun dan disusun oleh Komite ke-11 DRC. Faktanya, Dewan Keenam bersifat kooperatif. Lalu kenapa masuk RUU PPSK, OJK masuk karena koperasi punya simpan pinjam.

Ia pun berharap Forkopi juga meneruskannya ke fraksi-fraksi lain di DRC RI, agar suara para aktor yang berkolaborasi ini lebih terdengar, dan keinginan tersebut nantinya bisa diakomodasi dalam UU PPSK.

Sementara itu, Wartiah mengapresiasi aspirasi FORKOPI dan akan diupayakan pendanaan dan upaya bersama di rapat DPR RI.

“Kami akan bekerja sama dan aspirasi koperasi tidak di bawah pengawasan OJK. Ketentuan sementara UU PPSK harus dikesampingkan. Kami akan membahas aspirasi tersebut di rapat DPR RI.” kata Wartiah. .

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *