Delapan Temuan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Kasus Rudapaksa Pegawai Kemenkop

Liputan pers, 10 kebajikan.

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Kementerian Kehakiman RI untuk Perempuan (LBH APIK) Jawa Barat menemukan sedikitnya delapan fakta dalam rentetan kasus pemerkosaan paksa yang dialami mantan pegawai Kementerian Koperasi dan Kementerian Koperasi dan UKM. Usaha Menengah. dan usaha kecil. Instansi berinisial ND (Kemenkop dan UKM)

Pertama, ada tekanan polisi sebelum ND bisa menerima tawaran rekonsiliasi para pelaku.

LBH APIK memaparkan tekanan dari penyidik ​​tersebut, termasuk Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Bgor.

Direktur LBH APIK Jabar Ratna Bantara Munti mengatakan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (23 November 2022), “Selain mengedepankan kesepakatan damai, hingga pernikahan antara pelaku dan korban”.

Kedua, penyidik ​​juga menyampaikan kepada orang tua ND bahwa ada uang pelunasan dari pelaku. Namun, judul yang diminta tim investigasi ditafsirkan tidak terlalu besar.

“Tapi jangan terlalu besar. Ya, sebagian pelaku sudah menjual tanahnya,” kata Ratna dalam keterangan penyidik ​​kepada keluarga korban.

Ketiga, tim penyidik ​​juga diduga memberikan informasi palsu tentang biaya penanganan kasus tersebut.

“Kalau mau melanjutkan pengobatannya, akan memakan waktu lama dan biaya besar,” Ratna mengulang ucapan penyidik ​​kepada keluarga korban.

Keempat, LBH APIK juga menemukan bahwa orang tua ND tidak diperbolehkan untuk menemani mereka saat diinterogasi.

Pernyataan tersebut memiliki teks yang disiapkan untuk ditandatangani oleh korban.

Lanjutnya, “Penyidik ​​tidak menjelaskan isi surat masing-masing. Saat itu, korban kurang memahami dengan baik isi surat yang diberikan penyidik.”

Kelima: Mapolres Bogor akan mentransfer uang kepada keluarga korban.

Uang tersebut senilai Rp 40 juta dan merupakan biaya pernikahan.

Keenam, kasus samaran SP3 ditutup setelah korban menikah dengan pelaku.

Padahal korban tidak mendapat surat pemberitahuan SP3 dari pihak kepolisian.

“Menurut informasi yang diterima dari komandan satuan, penyidikan dihentikan setelah pelapor menikah dengan ZPA,” kata Ratna.

Ketujuh, korban mencari bantuan pengacara dari firma hukum.

Permohonan bantuan hukum karena para tersangka melanggar janji pernikahan mereka.

Kemudian “Tersangka ZBA tidak tinggal bersama pelapor setelah menikah dan berpisah. Kasus ini didalami.” ujarnya.

Kedelapan, Komando Paulista Bogor diketahui menawarkan uang pelunasan sebesar Rp 50 juta.

Uang penyelesaian diberikan melalui pengacara korban. Lalu ada telepon antara polisi dan pengacara korban.

Menurut Ratna, tip inilah yang menyebabkan korban mencabut surat kuasa kuasa hukumnya.

“Kontak antara pengacara korban dan Katnet terjadi karena pengacara tidak memahami maksud korban untuk menindaklanjuti laporan polisi, sehingga korban mencabut surat kuasa dengan pengacara.” (*)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *