BSKDN Pacu Para Stakeholder Berkolaborasi Tingkatkan SDM Perumus Kebijakan

Laporan Jurnal, Charol Imam

JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para pembuat kebijakan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kurniasih Menteri Badan Penelitian dan Pengembangan (Sesban) Kementerian Dalam Negeri atas nama Ketua BSKDN Yusharto Huntoyungo pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Kebijakan dan Strategi yang digelar di Hotel Saphir Baru di Yogyakarta. Kamis (12 Januari 2022).

Sesuai Keputusan Presiden (Berber) Nomor 114 Tahun 2021, Corneasi menjelaskan:

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri diubah menjadi BSKDN. Perubahan kelembagaan diikuti dengan kewajiban dan fungsi kelembagaan yang baru.

Menurutnya, berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa BSKDN memiliki tugas melaksanakan perumusan, penyusunan dan penyampaian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan daerah.

“Ketika Anda melihat kata pemerintah daerah, itu berarti kami tidak hanya menyediakan pengawas untuk kebijakan desentralisasi.”

“Tetapi juga semua politik absolut dan hal-hal yang kami andalkan,” kata Corniasset.

Kurniasih mengatakan, sebagai lembaga yang baru dibentuk, BSKDN sudah memiliki banyak kecenderungan politik.

Arah kebijakan harus didukung dan diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Dukungan yang Anda butuhkan terkait dengan peran yang dimainkan BSKDN.

Peran penting BSKDN adalah pelaksanaan perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian isu-isu strategis.

Ini dilakukan melalui penggunaan data, menghasilkan kebijakan berbasis bukti.

Peran kami selanjutnya adalah melakukan analisis kebijakan yang komprehensif dan dapat ditindaklanjuti sehingga kami dapat segera memasukkan rekomendasi kebijakan untuk kepemimpinan.

Tugas lainnya termasuk memantau dan mengevaluasi peningkatan penggunaan rekomendasi kebijakan dan penetapan strategi kebijakan.

Corneassie menjelaskan, “Saat ini kami sedang fokus menyusun Kajian Strategis agar ketika Mendagry membutuhkannya, lembaga kami akan mendapatkan hasil.”

Pada acara tersebut, BSKDN menghadirkan beberapa narasumber secara live dan virtual.

Narasumber tersebut antara lain Profesor Politeknik STIA LAN Bandung Endang Wirijatmi, Direktur Badan Kepolisian Daerah Provinsi Korea Ahn Young-hoon, dan Profesor Kampus IPDN Jakarta Djoehermansyah Djohan.

Dalam presentasi virtual, Komisaris Polisi Ahn Yong-hoon dari pemerintah setempat menunjukkan banyak kesamaan antara BSKDN Korea dan lembaga think tank.

Oleh karena itu, kedua negara dimungkinkan untuk bekerja sama dan melakukan penelitian untuk meningkatkan pelayanan publik.

“BSKDN dapat meneliti e-government milik Korea atau aplikasi lain yang membantu fungsi organisasi,” ujarnya.

Bentuk kerjasama antara lembaga penelitian di Korea dan Indonesia adalah kerjasama antar negara dan lembaga publik.

CEO Ahn Young-hoon berkata, “Saya akan menjadi penghubung kerja sama antara kedua negara.”

Ia menutup dengan mengatakan, “Saya ingin berperan sebagai penghubung kerjasama antara Indonesia dan Korea agar pekerjaan dapat berjalan di berbagai level setelah perjanjian bisnis segera diproses.”

Caption: Badan Kebijakan dan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para pengambil kebijakan. /timur

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *