Berdampak Tidak Adil Bagi Parpol Baru, Perludem Sarankan Nomor Urut Dihapus

Laporan oleh Mario Christian Somambo

JAKARTA – Pengurus Perhimpunan Demokrasi Pemilu (Perlodem) menilai retorika pencantuman nomor urut partai (parpol) dalam peraturan pemerintah alih-alih undang-undang pemilu (Perppu) akan menimbulkan persaingan tidak sehat bagi partai politik. berpesta.

Selain itu, dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai yang sedang berlangsung, wacana pengaturan nomor urut partai tiba-tiba diintervensi.

Sebagai acuan, sempat dibahas bahwa nomor urut ini akan masuk dalam Perpu Pilkada yang tengah disiapkan menyusul peluncuran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Perlodem Titi Angraini, Dinas Bogor, Kamis (17 November 2022), mengatakan, “Bila diselenggarakan di Birbo, hal itu menciptakan atau berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat bagi partai-partai baru.”

Dalam pemilihan umum 2019, ketidakadilan ini terungkap dengan jelas karena partai lama yang nomor urutnya belum final mendapatkan memori pemilih yang disingkat beserta nomor urutnya, sementara partai baru masih harus bersusah payah untuk menampakkan diri.

Tete melanjutkan dengan berpendapat bahwa jika Anda benar-benar menginginkan persaingan yang adil dalam pemilu, sebaiknya singkirkan nomor urut partai sama sekali.

“Jadi, kalau mau fair, lebih baik nomor urutnya dihilangkan sama sekali, supaya semua bisa bersaing merepresentasikan dirinya semirip mungkin dengan partai lawannya di pemilu,” ujarnya.

Tete menambahkan, ide nomor urut ini akan menimbulkan masalah nantinya jika dimuat di Perppu Pemilu.

Dan dia mencontohkan apa yang terjadi jika ada partai yang ikut pemilu 2019 dan gagal lolos setelah pemilu 2024.

Kemudian dia bertanya-tanya seperti apa nomor seri untuk pihak yang tidak memenuhi syarat.

“Apakah ada pihak lain yang mengisinya? Atau membiarkan nomor serinya kosong? Ini masalah teknis. Bisa diatur, tapi menimbulkan kerumitan tersendiri,” jelas Tete.

Sebelumnya, Presiden PDIP Megawati Soekarnoputri menyarankan untuk tidak mengubah nomor urut partai di setiap pemilu. Dia menilai, perubahan tersebut akan membebani partai dalam mempersiapkan pilar kampanye.

Ahmed Doli Kornia, Ketua Panitia II MPR, mengatakan hal itu sudah masuk dalam pembahasan parlemen dengan pemerintah dan KPU.

“Nah, yang terakhir soal nomor urut. Ada aspirasi saat dikembangkan dan kita diskusikan. Saya senang pemerintah tidak peduli, KPU tidak peduli, dan fraksi tidak peduli. peduli dalam diskusi ini.” Doli berbicara di Kompleks Kongres Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *