Bantahan Tuduhan Sebagai Mafia Tanah, Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus Bakal Tempuh Jalur Hukum

Wartawan, Virsianus Waco

Jakarta – Yayasan Pendidikan Kesehatan Karolos (YPKC) mengklaim tanah seluas 19.185 meter persegi di Jalan Tol Iskandar di Kota Depok sebagai hak legal.

Kuasa hukum YPKC Dwi Rudatiyani alias Ani membenarkan bahwa kliennya memiliki dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut.

Keempat HGB tersebut seluas 18.285 m2, tertanggal 12 Juli 1996, dengan nomor sertifikasi pertama: 450. Sertifikat kedua nomor: 01120, luas 300 meter persegi, tanggal 29 September 2006.

Ketiga, sertifikat nomor: 01121, tanggal 29 September 2006, seluas 300 meter persegi; Sertifikat keempat nomor: 01122, seluas 300 meter persegi, tertanggal 29 September 2006.

Basis kepemilikan juga diperkuat, kata Al-Ani, dengan sejumlah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Alani mengatakan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022) bahwa “YPKC memiliki tanah tersebut dan diperkuat dengan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).” .

Alani kemudian membacakan Putusan PN Bogor No. 168/PDT/G/1996/PN.BGR, tanggal 31 Maret 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 670/PK/Pdt/2016, tanggal 21 Desember 2016.

Setelah itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 138/G/2015/PTUN-
BDG, 10 Februari 2016 Jo. Keputusan PT TUN Jakarta No. 132/b/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Juli 2016 Pasal. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/TUN/2016, 24 Januari 2017.

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Depok No.1. 149/Pdt.G/2021/PN.Dpk, 13 April 2022 jw. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 369/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 11 Agustus 2022.

Di sisi lain, menurut Ani, para penggugat/pengadu, yakni ahli waris Ballut bin Jaisan, tidak mengajukan gugatan pemusnahan dalam batas waktu tersebut.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan nomor sertifikat perkara. W11.U21/3794/HK.07.10/IX/2022, 15 September 2022, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Depok.

“Putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap karena tidak mengajukan banding (Inkracht Van Gewijsde),” ujarnya.

Al-Ani juga mengklaim bahwa Sayuti (ayah biologis Mayor Angkatan Laut(k) Omar Steadi) baru-baru ini mengajukan Kasus Terdaftar No. 1 terhadap YPKC. 149/Pdt.G/2021/PN.Dpk, Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 April 2022.

“Pengadilan telah memeriksa dan memutuskan gugatan Sayuti tidak dapat diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde),” jelas Alani.

Menanggapi hal tersebut, Ar Annie membantah dugaan bahwa kliennya adalah mafia kekerasan dan berencana menempuh jalur hukum.

Al-Ani mengatakan “klaim bahwa YPKC adalah mafia liar tidak benar dan tuduhan seperti itu keterlaluan dan YPKC pasti akan mengambil tindakan hukum”.

Ia menjelaskan, pihaknya akan melawan siapapun yang mencoba mengganggu atau menguasai lahan milik YPKC di Toul Iskandar, Kota Depok.

Selain itu, Al-Ani juga meminta Menteri Pertanian/Badan Pertanahan Umum (ATR/BPN), Hadi Tjijanto, untuk tidak mempercayai pernyataan palsu yang diduga kuat oleh pihak yang ingin menguasai tanah YPKC di Depok.

“Tujuan awal YPKC membeli tanah di Depok pada tahun 1994 adalah untuk digunakan sosial untuk membangun sekolah pendidikan perawat di Depok,” tambahnya.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *